Profil

Profil

Rakyat Barito Selatan dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 ikut serta menyumbangkan Dharma Baktinya antara lain pertemuan di Desa Puri pada Tahun 1947, berawal dari berita seorang kurir yang bernama ELDI TIMBANG bahwa pasukan KNIL telah berada di Desa Palungkak menuju Ampah dan akan beristirahat di Desa Puri, informasi ini dicek kebenarannya oleh ARMAN IJAB dan DARMAWAN untuk memastikan keberadaan pasukan KNIL, setelah mendapat kepastian diputuskan untuk dilakukan pengintaian oleh satu regu dari perwakilan markas TRI di Ampah yang di pimpin oleh Sujai sebagai kepala regu, pengintai dilakukan didesa Puri, pasukan KNIL melanjutkan perjalanan pada malam hari dan akhirnya kedua pasukan saling bertemu dan pertempuran tidak bisa dielakan, dalam pertempuran tersebut korban 3 orang dari pasukan TRI dan 1 orang dari pasukan KNIL.

Penyergapan ke dua dilakukan oleh anak buah H. DAMANHURI yang sebelumnya telah melakukan penyergapan di Desa Sampirang (Batara) dan berpencar sampai ke Muara Singan terus ke Ampah, kembali menerima informasi bahwa satu regu KNIL berada di Desa Lenggang, atas dasar informasi tersebut kembali mereka melakukan penyergapan didesa Sampirang lalu bergabung dengan pasukan dari Muara Singan dan Ampah kembali melakukan penyergapan di Desa Lenggang, Penyergapan kembali dilakukan pada malam hari sehinga terjadi pertempuran, dan dari pihak KNIL sebagian melarikan diri dan 5 orang ditangkap oleh pejuang dan dibawa ke desa Puri untuk dijadikan tawanan. Kemudian pada pukul 05.00 subuh pasukan KNIL melakukan serangan balik untuk merebut 5 orang yang menjadi tawanan pasukan pejuang, dari serangan pasukan KNIL tersebut 14 orang pasukan pejuang jadi korban, tidak lama berselang kembali terjadi pertempuran di kampung Bintang Kurung antara pasukan Gerilya yang di pimpin oleh Jorman (Dan Ton I) dan Gandi (Dan Ton II) atas perintah Markas Daerah ALRI Dev.IV.BN.10 untuk menghancurkan Polisi Belanda yang sering patroli melewati Kampung Bintang Kurung.

Pencegatan dilakukan oleh Gerilya BN.10 sehingga terjadi pertempuran yang mengakibatkan Syahran mengalami luka ringan dan korban dari pihak Belanda tidak diketahui. Pada tanggal 15 Oktober 1948 di Janggi / Malitin diladang IMUH terjadi tembak menembak antara penyelidik BN.10 Mangkatip berhadapan dengan polisi NICA, dan dalam pertempuran ini tidak ada korban jiwa hanya MADERI SUNGU dan TAK-ABI ditawan dan dijatuhi hukuman 4 bulan penjara di Muara Teweh.

VISI DAN MISI

Visi

“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara.”

Visi tersebut menjadi arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah serta memperkuat peran Kabupaten Barito Selatan sebagai daerah penyangga pangan dan energi bagi Ibu Kota Nusantara.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan karakter masyarakat.

2. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumber Daya Lokal dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Mendorong pengembangan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi dan sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya

Meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat serta pengembangan sosial dan budaya daerah.

4. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Berbasis Kearifan Lokal

Memperkuat kehidupan sosial dan budaya masyarakat dengan mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas dan kekuatan pembangunan daerah.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan profesionalisme aparatur, transparansi, akuntabilitas, inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

6. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Daerah yang Berkelanjutan

Meningkatkan ketahanan pangan dan energi daerah melalui pengelolaan potensi sumber daya secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

A. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah yang dipimpin oleh Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati serta perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom serta menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

B. Tugas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pembangunan daerah, memberikan pelayanan publik, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan fungsi antara lain:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Pembangunan Daerah, melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan berkualitas kepada masyarakat.
4. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pembinaan Aparatur Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas dan kinerja aparatur.
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
8. Pengelolaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah, sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik.
9. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergi Pemerintahan, baik antarperangkat daerah maupun dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat.
10. Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi, terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran daerah.

C. Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, Bupati dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri atas unsur sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan sesuai dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Masing-masing perangkat daerah mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

D. Komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Informasi mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah dapat diakses melalui kanal informasi resmi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Barito Selatan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.